Home / GIAT OPS / Polres Malinau Laksanakan Pengamanan UNRAS Damai Oleh Gerakan Pemuda Kabupaten Malinau di DPRD Malinau Mengenai Pencemaran Limbah

Polres Malinau Laksanakan Pengamanan UNRAS Damai Oleh Gerakan Pemuda Kabupaten Malinau di DPRD Malinau Mengenai Pencemaran Limbah

Malinau- Polres Malinau dipimpin Kabag Ops Polres malinau Kompol William W Sitorus SIK melaksnakan pengamanan Unjuk Rasa Penyampaian Aspirasi secara Damai ke DPRD Kab Malinau Tentang Pencemaran Limbah Sungai Malinau, Kegiatan Unras Damai yang di laksanakan oleh Gerakan Pemuda Kab. Malinau. Rabu, (17/2).

Pengamanan tersebut melibatkan juga Personel Brimob Kompi 4 Malinau dan Kodim 0910 Malinau. Personel dibagi menjadi beberapa tempat pengamanan di Pintu masuk dan di dalam ruangan Komisi III DPRD Kab Malinau.

Para Pemuda yang menamai sebagai Gerakan Pemuda Kab Malinau dengan jumlah sekitar 8 orang tersebut sempat melakukan Orasi di Depan Kantor Dewan sebelum masuk ke Dalam ruang Rapat Kantor DPRD Kab Malinau untuk menyampaikan aspirasi mereka ke Ketua Dewan dan Anggota DPRD lainnya.

Kabag Ops Polres Malinau Kompol William W Sitorus SIK membenarkan kegiatan tersebut “para Aliansi pemuda Kab Malinau tersebut melakukan Aksi damai dengan menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Dewan dan di terima langsung oleh Ketua DPRD Malinau,”.

Dilanjutkan, “bahwa para pemuda tersebut merupakan mahasiswa dari kab malinau baik dari Universitas di Malinau maupun dari Daerah Luar Malinau, untuk kegiatan tersebut juga di batasi 5 orang saja perwakilan yang dapat masuk ke Ruang rapat komisi III, dan tetap mematuhi protokol kesehatan,’ tutur Kompol William.

Kegiatan Unras Damai tidak berlangsung lama, beberapa tuntutan dari para pemuda yaitu Meminta pihak DPRD Kabupaten Malinau berkoordinasi dengan PEMDA dan Pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan/mengevaluasi system pengelolaan limbah terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Malinau dan mempublikasikan hasil pengecekan tersebut kepada masyarakat. Meminta pihak DPRD Kabupaten Malinau untuk mengawal percepatan realisasi sanksi, sesuai dengan hasil kesepakatan tanggal 13 Febuari 2021 antara pihak PT. KPUC dan Masyarakat yang terdampak. Meminta pihak DPRD segera berinisiatif merancang sebuah Perda yang tegas agar perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Malinau memperhatikan kelestarian alam dan Menjaga Integritas Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi.

About humas4 humas4

Check Also

Puluhan Personil Ops Yustisi Berikan Himbauan Prokes

HUMAS POLRES MALINAU – Puluhan personel gabungan Operasi Yustisi yang terdiri dari TNI-Polri, Satpol PP, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *