Polres Malinau- Dalam mewujudkan fungsi kepolisian sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, tidak lepas dari implementasi pelayanan prima Polri kepada masyarakat yang salah satunya ditunjukkan dari gelaran sarana dan prasarana bangunan ruang tahanan Polri. Untuk itu, Puslitbang Polri melakukan penelitian dengan judul “kelayakan mutu ruang tahanan Polri di satuan kewilayahan dalam rangka meningkatan pelayanan publik berbasis HAMâ€. Penelitian ini menyasar pada 3 (tiga) aspek yaitu: [1] aspek kelayakan mutu ruang tahanan; [2] aspek pemenuhan standar HAM; dan [3] aspek kualitas pelayanan publik.Selasa,29/03/22.
Penelitian di jajaran satuan kewilayahan Polda Kaltara, dilaksanakan oleh 4 (empat) orang yaitu Peneliti Dr. Endro Sulaksono selaku Ketua Tim dan didampingi anggota Tim yaitu Peneliti Septi Astuti, S.T., M.A., Peneliti Yuli Pertiwi, S.E., M.M., dan Peneliti Arif Rianto Kurniawan, S.H., M.Si. uji petik pelaksanaan penelitian Di Polres Malinau.
Pengumpulan data pada saat penelitian menggunakan pendekatan mix-methode yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara on-line melalui HP/android. Sedangkan pengumpulan data kualitatif dilaksanakan melalui focus group discussion, wawancara mendalam, dan observasi di lapangan. Sementara itu, responden berasal dari anggota Polri/PNS dan masyarakat. Responden yang berasal dari anggota Polri/PNS bertugas pada fungsi Krimsus, Krimum, Narkoba, Sabhara, Tahti, Logistik, Propam dan Taud. Sedangkan responden yang berasal dari masyarakat terdiri dari penghuni tahanan dan pengunjung tahanan.
Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menemukan kondisi ruang tahanan saat ini dari 3 (tiga) aspek yaitu kelayakan mutu, pemenuhan standar HAM, dan aspek kualitas pelayanan publik. Ketika temuan penelitian tersebut terdapat permasalahan, maka dijadikan rujukan untuk merumuskan rekomendasi strategis dan komprehensip bagi pimpinan terhadap kelayakan mutu ruang tahanan Polri di satuan kewilayahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM.